Mai Ita Hamutuk Hodi Hader Rai Belu —-"Bersaudara itu sungguh Indah"

Permasalahan pelik terkait batas wilayah antara Kabupaten TTS dan Belu bakal menjadi penghalang proses pemekaran Kabupaten Malaka. Pemkab TTS bersama DPRD TTS meminta agar Komisi II DPR RI segera menyelesaikan masalah batas sebelum Kabupaten Malaka disahkan menjadi daerah otonom baru.

Wakil Bupati TTS, Benny Litelnoni bersama Ketua DPRD TTS Eldat Nenabu dan sejumlah anggota Komisi A DPRD TTS bertemu Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar, Kamis (28/6) di Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Eldat Nenabu meminta agar Komisi II memberi ketegasan kepada Gubernur NTT untuk menyelesaikan masalah tapal batas antara Kabupaten TTS dan Kabupaten Belu sebelum mengesahkan Kabupaten Malaka menjadi daerah otonom baru.

Menurut Eldat, terdapat tiga desa yang batas wilayahnya tumpang tindih, yakni Desa Lotas, Naiusu dan Muke. Tiga desa yang ditetapkan Pemkab Belu tersebut berada dalam wilayah Kabupaten TTS, tepatnya dalam wilayah desa Benahe, Desa Lotas dan Desa Obaki.

Dengan demikian, lanjutnya, batas wilayah kedua kabupaten semakin tidak jelas. Padahal, urai Eldat, peraturan Pemkab Belu tentang penetapan tiga desa tersebut baru dibuat setelah penetapan oleh Pemkab TTS. “Jadi peraturan Pemkab Belu itu tidak lagi mengacu pada SK Gubernur NTT tahun 1971,” katanya.

Seharusnya, menurut Eldat, peraturan yang dibuat Pemkab Belu harus merujuk pada SK GUbernur NTT Tahun 1971 yang sudah disepakati bersama. Karena terjadi selisih paham, maka dia meminta agar masalah ini dapat menjadi perhatian Komisi II DPR RI sebelum menetapkan Kabupaten Malaka menjadi kabupaten yang mekar dari Kabupaten Belu.

Bahkan, Eldat dengan tegas meminta Pemkab Belu mencabut keputusan penetapan tiga desa tersebut. “Pemerintah Belu harus cabut Perda tersebut sehingga merujuk pada SK Gubernur tahun 1971. Dengan dicabutnya Perda Belu ini, maka mereka dengan sendirinya merujuk pada SK Gubernur tahun 1971, sehingga batas yang ada tidak jadi persoalan,” tandasnya.
Dia menambahkan, Pemkab TTS tidak menentang adanya proses pemekaran Kabupaten Malaka.

Mereka tetap mendukung proses pemekaran tersebut, namun tapal batas antara wilayah TTS dan Belu harus diperjelas terlebih dahulu. “Kami mengharapkan ketegasan DPR RI kepada Gubernur NTT untuk menegaskan kepada Pemerintah Belu agar mencabut Perda pembentukan desa dalam desa. Desa dalam wilayah TTS. Pemkab Belu tetapkan tiga desa ini ada dalam wilayah tiga desa TTS. Jadi harus diperjelas,” tegas Eldat.
Menurutnya lagi, jika tak segera dibereskan, akan muncul masalah baru yang lebih rumit ketika Malaka sudah resmi menjadi kabupaten. “Nanti muncul kabupaten baru, ada infrastruktur yang telah dibangun dalam kabupaten TTS dalam tiga desa yang dibentuk oleh Pemkab Belu ini.

Juga akan bermasalah saat penyerahan aset. Mau menyerahkan aset, tapi aset ini ada dalam kabupaten TTS. Jadi harus ada ketegasan DPR RI sebelum pengesahan Kabupaten Malaka,” kata Eldat.

Wakil Bupati Benny Litelnoni menambahkan, masalah ini akan selesai jika ada ketegasan dari Pemprov NTT. Oleh karena itu, dia berharap Komisi II memberikan perhatian seraya menegaskan kepada GUbernur NTT untuk segera bersikap.

Benny juga menyayangkan sikap Pemkab Belu yang tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, beberapa kali GUbernur NTT mengundang Pemkab Belu dan TTS untuk berkoordinasi, namun Pemkab Belu tidak hadir. “Kami menyerahkan kepada DPR RI untuk bisa memfasilitasi dan memberikan jalan keluar terhadap masalah ini,” kata Benny.

Terkait masalah ini, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar mengatakan Komisi II akan segera bersikap agar tidak ada masalah jika Malaka sudah ditetapkan menjadi kabupaten. Oleh karena itu, kata Agun, Komisi II akan memanggil Gubernur NTT, Bupati TTS dan Belu serta DPRD NTT, DPRD TTS dan DPRD Belu untuk segera menyelesaikan ini. “Pasti kita akan panggil agar segera berkoordinasi menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Dia menambahkan, masalah yang diangkat ini tidak mengandung arti Pemkab TTS menghambat atau tidak setuju dengan pemekaran Kabupaten Belu, namun ingin agar tidak jadi masalah ketika Malaka jadi kabupaten sendiri. “Kalau tidak diselesaikan, maka timbul persoalan batas wilayah kabupaten Malaka dengan TTS. Batasnya menjadi yang mana, karena tiga desa Belu ada di TTS.

Ini harus diperjelas, karena kita hanya akan tetapkan daerah yang menjadi kabupaten jika punya administrasi yang sudah jelas dan pemerintahan yang baik,” tegas Agun.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: