Mai Ita Hamutuk Hodi Hader Rai Belu —-"Bersaudara itu sungguh Indah"

Pemerintah Provinsi NTT diminta memperhatikan ruas jalan Wemer sebagai penghubung Atambua-Betun, yang saat ini putus dan rusak berat, akibat longsor beberapa tahun lalu.

Perlunya perbaikan ruas jalan itu, karena ruas jalan itu menjadi penghubung terdekat, dan merupakan ruas jalan provinsi. Demikian Wakil Ketua Komisi C DPRD Belu, Dominikus Kiik Asa, dan anggota Komisi C, Vinsen Kehi Lau, beberapa waktu lalu, di gedung DPRD Belu.

Dikatakan, ruas jalan Wemer telah rusak hampir dua tahun lebih, dan hingga kini belum ada upaya perbaikan ruas jalan tersebut. Dengan belum diperbaiki ruas jalan itu, akses menuju daerah-daerah di bagian selatan Belu sangat sulit dan memakan biaya.

Dijelaskan, pihaknya beberapa waktu lalu, telah menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah dan DPRD Provinsi, akan tetapi sampai kini belum terealisasi. Pihaknya juga berusaha ke Kementerian untuk menanyakan ijin pembukaan jalan baru, karena Wemer merupakan kawasan hutan lindung. 

Hanya saja, karena upaya pemerintah dan DPRD Provinsi NTT yang hampir tidak terlihat, membuat ijin yang diharapkan tidak kunjung dikeluarkan. “Kami heran pemerintah dan DPRD NTT kok diam saja. Ada DPRD NTT daerah pemilihan Belu TTU, juga tidak berjuang untuk jalan Wemer,”papar keduanya.

Masih menurut mereka, kerusakan jalan Wemer telah menimbulkan biaya tinggi dalam transportasi. Dahulunya ketika melalui Wemer, untuk mencapai Betun, hanya butuh satu jam, akan tetapi kini dengan melewati Uarau-Halibot juga Nurobo Kateri, membutuhkan waktu hampir tiga jam. 

Akibat jauhnya itu, membuat pembengkakan biaya transportasi, dimana tarif angkutan umum pergi pulang mencapai Rp 50.000, dari sebelumnya hanya Rp 15.000.
Pemprov NTT, kata mereka, jangan tutup mata dengan kondisi ini, karena bisa mengganggu transportasi dan ekonomi masyarakat. 

“Jangan tutup mata Jalan Wemer merupakan tanggungjawab Pemprov dan DPRD NTT, karena merupakan jalan provinsi. Ruas jalan Nurobo-Kateri merupakan jalan kabupaten, termasuk ruas jalan Uarau-Halibot,”bilang mereka. 

Jika terhambat izin ujar mereka, pemerintah provinsi hendaknya mengupayakan izin, bukan mendiamkan diri, hingga tidak diketahui kapan akan diperbaiki ruas jalan itu, yang lebih murah dalam biaya dan lebih cepat dalam waktu. 

Jika tidak upaya pemerintah provinsi dan DPRD Belu, pihaknya akan mengkampanyekan agar masyarakat jangan memilih pemimpin yang sekarang dalam Pilgub, termasuk anggota DPRD NTT asal Belu saat ini. 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: