Mai Ita Hamutuk Hodi Hader Rai Belu —-"Bersaudara itu sungguh Indah"

Merampingkan PNS

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia saat ini sekitar 4,7 juta orang. Jumlah itu, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, kelebihan 1,7 juta orang. Artinya, sejatinya kita cukup memiliki 3 juta PNS.

Kelebihan 1,7 juta orang tersebut tentunya membuat postur PNS sangat tambun. Dampaknya, belanja pegawai amatlah besar sementara kualitas pelayanan kepada masyarakat belum tentu meningkat. Postur itu, sekaligus juga mencerminkan adanya pengangguran terselubung di birokrasi.

Ada banyak PNS yang tidak memiliki job description jelas, bahkan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi, meskipun mereka menerima gaji dan hak-hak lain dari negara. Hal yang juga merisaukan, dari 4,7 juta PNS, hanya 5 persen, atau sekitar 240.000 orang yang memiliki kompetensi tertentu, dan sisanya 95 persen memiliki kompetensi umum.

Dari porsi 95 persen itu, hanya separuhnya yang berkualitas. Artinya ada lebih dari dua juta PNS yang tidak berkualitas. Potret ini tentu sangat mencengangkan. Tidak heran, jika banyak sorotan negatif diarahkan ke PNS dan birokrasi.

Kelebihan hingga 1,7 juta orang itu menandakan pola perekrutan PNS tidak berdasar kebutuhan. Di samping itu tidak ada pengawasan ketat, sehingga pemerintah daerah dan instansi pemerintah jor-joran membuka lowongan PNS. Lemahnya kontrol, mengakibatkan nepotisme marak.

Kolega pejabat mendapat tempat di PNS, meski tidak memiliki kompetensi yang memadai. Alhasil, perekrutan PNS dijadikan alat politik. Kepala daerah menjadikan ini sebagai program populis mengatasi pengangguran di daerahnya.

Menurunnya pengangguran lewat jalur PNS dianggap prestasi, sehingga menjadi bekal untuk mempertahankan kedudukan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang masih ingin menjadi PNS sebagai mata pencaharian. Penyebabnya, menjadi PNS ibarat memasuki wilayah nyaman (comfort zone) sepanjang hidup.

Tanpa disadari, zona nyaman ini melemahkan kinerja PNS, sehingga kualitas aparatur negara jauh dari harapan. Betapa tidak, seseorang tidak akan kehilangan status PNS walaupun dia berkinerja jauh di bawah apa yang seharusnya dilakukan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau terbukti bersalah yang dikuatkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selepas usia produktif, seorang mantan PNS diberi uang pensiun hingga akhir hayatnya, dan hak itu masih bisa diterima pasangan hidupnya juga hingga akhir hayat. Kondisi tersebut, mengakibatkan seorang PNS tidak pernah tercambuk untuk menunaikan kewajibannya secara profesional. Justru sebaliknya, tidak tercipta situasi “ancaman” yang bisa mendorong PNS bekerja lebih baik.

Tidak mengherankan jika publik masih mendapati PNS keluyuran ke pusat perbelanjaan di saat jam kerja, mangkir kerja selepas libur panjang Lebaran, atau pulang lebih awal. Ironisnya, sudah menjadi rahasia umum jika birokrasi dijadikan ladang mencari penghasilan tambahan oleh PNS. Berbagai pungutan liar kerap dirasakan warga masyarakat manakala meminta pelayanan PNS.

Berbeda dengan karyawan swasta, yang harus diakui memiliki etos kerja dan profesionalitas di atas PNS. Faktornya adalah sistem kerja yang memang memacu mereka untuk menunjukkan kinerja optimal. Mereka berada dalam lingkungan kerja dengan intensitas persaingan yang ketat, sehingga seolah merasa terancam kehilangan pekerjaan, jika tidak memberikan yang terbaik.

Kondisi berbeda terjadi di dunia kerja swasta, yang antara lain sudah mengenal balance score card dan key performance indicator, yakni parameter untuk mengukur output yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Jika mereka tak mampu mencapainya, tidak ada alasan untuk bertahan di perusahaan itu.

Ironisnya lagi, anggaran rutin untuk birokrasi, termasuk gaji PNS dan pensiunan, menyedot porsi terbesar dari anggaran pemerintah. Rata-rata nasional, 54 persen anggaran pemerintah (APBN dan APBD) terserap untuk anggaran rutin birokrasi. Bahkan ada 14 daerah yang anggaran rutin untuk birokrasi mengambil porsi lebih dari 80 persen dari total belanjanya.

Dengan potret PNS yang merisaukan tersebut, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan zero growth, atau tidak lagi membuka lowongan PNS. Posisi yang lowong karena pensiun bisa diisi oleh sejawat PNS lainnya, karena selama ini kinerja mereka terkesan tidak efektif.

Pemerintah harus secepatnya melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan birokrat yang efektif dan efisien. Etos kerja profesional harus dimunculkan, antara lain dengan menetapkan kriteria dan indikator kinerja di masing-masing instansi pemerintah.

Langkah lainnya adalah menerapkan struktur penggajian berdasarkan merit system, atau mengedepankan prestasi seseorang. Hal ini diharapkan menjadi insentif bagi PNS untuk semakin berprestasi. Selain itu, sudah saatnya memberlakukan aturan bahwa PNS bukanlah status seumur hidup. Sebagaimana di swasta, seorang PNS harus bisa kehilangan pekerjaannya dengan segala konsekuensinya, jika terbukti tidak berprestasi atau tidak memenuhi kriteria di dalam jabatan yang diembannya.

 

Sumber:

http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/merampingkan-pns/17988

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: